BERITA

Program BLSM

Dinilai Tak Mendidik

DPD RI Tolak Kenaikan BBM

BATAM CENTER – Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang digulirkan pemerintah pusat sebagi kompensasi naiknya bahan bakar minyak (BBM) dianggap tidak mendidik. Program tersebut dikhawatirkan malah membuat masyarakat Indonesia semakin tidak mendidik.

Demikian disampaikan anggota Dewam Daerah (DPD) asal Provinsi Kepri Djasarmen Purba kepada wartawan di Batam Center, Sabtu (17/3), menurut dia, yang perlu dilakukan pemerintah adalah pembangunan infrastruktur yang dapat menumbuhkan perekonomian mas-syarakat kecil.

“Program BLSM tidak mendidik masyarakat, karena pemerintah bukan memberikan pancing, tapi justru memberikan ikan ke masyarakat,” ujarnya. Terhadap rewncana kenaikan BBM, kata Djasarmen, DPD secara lembaga juga menyatakan penolakannya. Keputusan DPD RI tersebut disampaikan dalam siding paripurna di gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta pada Kamis (15/3) lalu. Penolakan didasarkan pada aspirasi yang diserap DPD dari masyarakat di daerah.

“Aspirasi masyarakat menghendaki tidak adanya kenaikan haraga BBM dan kami harus suarakan itu. DPD menolak dengan tegas rencana pemeritah untuk menaikkan harga BBM,” ujarnya. Menurut dia, kebijakan menaikkan haraga BBM belum saaat nya dilakukan dan bukan jalan terbaik untuk menyikapi kenaikan harga minyak dunia.

“pemerintah tidak transparan dalam memberikan alasan kenaikan harga BBM yang dipicu naiknya harga minyak dunia. Kenaikan itu tidak harus serta merta dengan menaikkan haraga BBM, masih ada alternatife lain yang bisa ditempuh,”katanya.

Terkait maraknya aksi demo yang dilakukan berbagai elemen masyarakat untuk menolak kenaikan harga BBM, Jasarmen mengimbau, agar dapat dilakukan dengan tertib dan tidak anarkis. Penolakan kenaikan harga BBM dilontarkan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Onward Siahaan. Menurutnya, dampak dari kenaikan BBM ini akan mengancam bergesernya semua perencanaan pembangunan di daerah.

“pembangunan-pembangunan fisik yang telah direncanakan bisa bergeser dan dampaknya ke masyarakat sangat besar. Pemasukan masih belum tentu, tapi kenaikan pengeluaran sudah pasti, “ujarnya.(wan). (dimuat di “Haluan Kepri”,  Senin 19 Maret 2012).****