Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi didesak untuk menarik pernyataannya terkait wacana bergabungnya kebupaten Natuna ke Provinsi Kalimantan Barat dan Pulau Berhala ke Provinsi Jambi. Desakan ini disampaikan tiga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Provinsi Kepri, Zulbahri, Hardi Hood dan Jasarmen Purba saat menggelar konferensi pers di Harmoni One Hotel, Sabtu (23/4/2011).
Ketiganya menilai wacana yang disampaikan oleh Mendagri bukanlah pendidikan politik yang baik, karena telah meresahkan masyarakat. "Kami meminta Mendagri untuk menarik pernyataannya tersebut. Karena pernyataan itu sudah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat," kata Hardi yang mengawali memberikan pernyataan. Pernyataan seperti itu, kata dia, seharusnya harus berdasarkan pada suatu kajian yang didukung dengan data-data yang kongkrit.
Sebab, bisa jadi masyarakat Natuna maupun Pulau Berhala menolak wacana yang disampaikan oleh Mendagri untuk bergabung dengan Kalimantan Barat maupun Jambi. Menurutnya, DPD baru saja baru selesai melaksanakan reses ke Kabupaten Natuna dan masyarakat meminta mereka untuk bersikap atas wacana yang disampaikan oleh Mendagri. Masyarakat Natuna justru meminta DPD untuk menyuarakan keresahan atas adanya rongrongan dari luar seperti Thailand, China dan Vietnam. "Masyarakat minta pemerintah pusat selesaikan soal ancaman dari luar negeri bukan mengurus bergabung ke provinsi lain.
Itulah yang menyebabkan masyarakat Natuna menyesalkan pernyataan pak Mentri. Mereka tanya kepada kami kami, kenapa bisa ada wacana seperti itu," ujarnya. Sementara Jasarmen Purba menilai Mendagri Gamawan hanya asal bunyi saat penyampaikan wacana tersebut. Pasalnya, baru sebatas wacana namun sudah mendapatkan penolakan keras dari masyarakat sendiri.
Dia menyebut Mendagri tidak pernah melihat sejarah maupun mencari tahu keinginan dari masyarakat sendiri sebelum mengeluarkan pernyataan itu. "Baru diwacanakan saja sudah banyak yang keberatan," ujarnya. Untuk itu, kata dia, DPD RI asal Kepri akan bersurat kepada Mendagri untuk segera mencabut pernyataannya itu secara resmi. Selain itu, masalah ini juga akan disuarakan DPD saat paripurna pada awal Mei mendatang. Senada dengan kedua anggata DPD tersebut, Zulbahri menilai mendagri tidak memiliki dasar yang mendukung pernyataan tersebut. "Natuna sudah bergabung dengan Kepri sejak masih di bawah provinsi Riau dan tidak ada keberatan soal itu. Kenapa sekarang wacana itu muncul," ucapnya. Internet Tribun (Minggu, 24 April 2011) ****
Tidak ada komentar:
Posting Komentar