Djasarmen Purba,SH

Rabu, 11 April 2012

OPINI

Menggagas Obligasi Kepri

Oleh: Djasarmen Purba, SH

Minimnya ketersediaan infrastruktur menjadi faktor penghambat seretnya investor asing menanamkan modalnya di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), termasuk di tiga daerahnya yang berstatus kawasan perdagangan bebas (Batam, Bintan dan Karimun). Kondisi ini, menurut hasil kajian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri, mengakibatkan provinsi ini kehilangan pangsa pasar investasi asing, jika dibandingkan dengan total investasi yang diraih Iskandar Development Region (IDR) Johor Bahru Malaysia dalam beberapa tahun terakhir. Investasi asing yang sudah diserap IDR dari 2006-2011 mencapai 47 miliar ringgit Malaysia (RM) atau setara 14 miliar dolar AS.

Sementara total komitmen yang sudah dijalin mencapai 70 miliar RM. Nilai ini hampir setara dengan capaian investasi asing yang diraup Batam selama 38 tahun terakhir, yakni sebesar 14,1 miliar dollar AS. Ketergantungan pada anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat dinilai sebagai sumber minimnya ketersediaan angggaran untuk pembangunan infrastruktur.

Tahun 2012 APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kepri sebesar Rp 2,2 triliun, dari angka tersebut pendapatan Kepri mencapai Rp1,867 Triliun, yang bersumber dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) hanya sebesar Rp572 miliar, sementara Dana Perimbangan sebesar Rp1,3 Triliun (yang terdiri dari Dana bagi hasil Pajak dan Bukan Pajak Rp818 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp460 miliar, serta Dana Alokasi Khusus sebesar Rp23 miliar) serta pendapat lain-lain daerah yang sah (insentif daerah) sebesar Rp2 miliar. Meski APBD Kepri tampak begitu besar (Rp 2,2 Triliun) namun apabila dihadapkan dengan kebutuhan dana untuk investasi bagi infrastruktur, maka kapasitas fiskal yang dimiliki Propinsi Kepri masih sedemikian terbatas, sehingga tetap diperlukan alternatif sumber-sumber pendanaan yang lain.

Minimnya anggaran untuk infrastruktur menuntut Pemerintah Daerah (Pemda) Kepri melakukan berbagai terobosan untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru agar provinsi ini tidak tertinggal jauh dari negara-negara tetangga dan para pesaingnya dalam mengaet investasi asing. Obligasi Kepri Salah satu sumber pembiayaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang dapat digunakan oleh Pemda Kepri yakni obligasi daerah.

Obligasi daerah merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal yang dijamin oleh Pemda bersangkutan, dan akan dibayar kembali, termasuk berkewajiban membayar bunga secara berkala sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana persyaratan yang disepakati.

Dasar hukum penerbitan obligasi daerah yaitu UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah No 54/2005 tentang Pinjaman Daerah, kemudian Peraturan Pemerintah No 58/ 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Keuangan No 147/PMK.07/2006 tentang Tata Cara Penerbitan, Pertanggungjawaban dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah.

Tujuan dari penerbitan Obligasi Daerah adalah untuk membiayai suatu kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Obligasi daerah yang diterbitkan hanya jenis obligasi pendapatan (revenue bonds), dengan kata lain kegiatan yang didanai melalui penerbitan obligasi daerah harus menghasilkan penerimaan, namun tidak harus mencapai pemulihan biaya penuh (full cost recovery) artinya apabila kegiatan belum menghasilkan dana yang cukup untuk membayar pokok, bunga, dan denda maka pembayaran dapat dilakukan dari APBD. Dalam hal ini, proyek yang didanai dari obligasi dapat sekaligus dijadikan sebagai jaminan penerbitan obligasi.

Misalnya pengembangan pelabuhan Batu Ampar atau pelabuhan Bintan yang selama ini terkendala pada pembiayaan, dapat diatasi dengan menerbitkan obligasi daerah Kepri atau juga proyek-proyek infrastruktur lain yang menghasilkan penerimaan, misalnya pembangunan jembatan Batam-Bintan. Sebagai referensi, pemerintah DKI Jakarta pada tahun ini berencana akan menerbitkan obligasi daerah sebesar Rp 1,7 tiliun untuk membiayai empat proyek yaitu pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Rebo, pembangunan dan pengembangan rumah susun Penjaringan, pengembangan terminal Pulo Gadung, dan pembangunan jaringan air limbah Casablanca.

Gubernur dan DPRD Kepri tidak perlu alergi dengan obligasi. Sejarah mencatat obligasi daerah sesungguhnya bukanlah barang baru di Indonesia, sebelum kemerdekaan tepatnya awal dekade 1900-an banyak kota di Indonesia, diantaranya Bandung, Batavia (Jakarta), Buitenzorg (Bogor) dan Surabaya sudah menerbitkan obligasi daerah dengan jangka waktu (tenor) 15 sampai 40 tahun.

Sebagai contoh, tahun 1921 Pemda Surabaya menerbitkan obligasi sebesar 5.000.000 dengan masa amortisasi untuk jangka waktu 40 tahun, dengan tingkat bunga 7,5%. Obligasi ini umumnya digunakan untuk membiayai kegiatan di daerah perkotaan, seperti penyediaan fasilitas air bersih, pembebasan tanah, pembangunan kantor dan perumahan.

Pada masa itu obligasi yang diterbitkan tidak mendapat jaminan dari pemerintah pusat di Belanda. Obligasi tersebut diterbitkan di Belanda dan didaftarkan pada bursa di Amsterdam dan Batavia (Jakarta). Obligasi daerah merupakan salah satu sarana paling mungkin dan layak menjadi sumber pendanaan baru bagi Kepri guna keluar dari jerat masalah infrastruktur ditengah keterbatasan anggaran dan ketatnya persaingan menarik investasi asing dengan negara-negara tetangga. (dimuat di harian Batam Pos, Tanggal 5 April 2012, halaman 2).***

Senin, 09 April 2012

BERITA

Djasarmen Purba Sosialisasi 4 Pilar ke Sekolah

BELI LAPTOP - Anggota DPD -RI asal Kepri, Djasarmen Purba, SH membeli laptop SMK Negeri 1 Batam, saat sosialisasi empat pilar di sekolah tersebut.

FOTO BERSAMA - Usai melakukan sosialisasi di SMK 1 Batam, para guru yang mengikuti sosialisasi di Sekolah tersebut mengadakan foto bersama di depan sekolah.

BERI SERTIFIKAT - Djasarmen Purba, SH memberikan sertifikat kepada guru yang mengikuti sosialisasi empat pilar di sekolah SMK Widya 3 Batam.

ANGGOTA DPD – RI asal Kepri, Djasarmen Purba, SH melakukan sosialisasi empat pilar ke sekolah kejuruan. Mereka yang mengikuti sosialisasi itu adalah SMK 1, SMK Muhammadiah Batuaji. Kemudian SMK Widya 3 Batam dan SMK 2 Batam, SMP 43 dan SMP 12 Legenda Malaka. Dalam sosialisasi para guru meminta agar materi empat pilar masuk dalam ujian nasional (UN) sehingga siswa bisa lebih mendalami pelajaran empat pilar tersebut.

Dalam sesi Tanya Jawab di SMK 1 Batam, banyak guru yang mengusulkan agar Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) bisa masuk dalam ujian nasioanal. Kepala Sekolah SMK 1, “Bapak Deden, S.Pd” mengatakan, para guru mengusulkan agar Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) bisa masuk dalam ujia nasioanl. Kepala Sekolah SMK 1, Bapak Deden S.Pd mengatakan agar pelajaran Pendidikan kewarganegaraan (PKN) bisa masuk dalam ujian nasional (UN). Saat ini PKN masih dalam ujian sekolah dan yang menentukan nilainya adalah sekolah, bukan pemerintah seperti ujian nasional.

Dalam kesepakatan itu juga Djasarmen Purba, SH memberi aspresiasi terhadap hasil karya para siswa dengan membeli laptop hasil rakitan siswa. Sosialisasi itu dihadiri oleh 150 orang guru dan staff di dua sekolah tersebut. Empat pilar yang disosialisasi empat pilar mendapat sertifikat ditanda tangani langsung oleh “Bapak Kiemas”.

Djasarmen Purba mengatakan sebagai rasa nasionalismenya saat sosialisasi itu dirinya membeli laptop rakitan laptop rakitan siswa merek Zyreh. Laptop zyreh itu merupakan hasil rakitan para siswa di sekolah tersebut. “Saya ingin laptop raktitan SMK ini bisa dibeli pemko Batam,”katanya.

Dalam sosialisasi itu, para guru memberi pertanyaan kritis terkait rasa nasionalisme yang mulai memudar belakangan. Djasarmen mengatakan sebagai anggota DPD RI, pihaknya berkewajiban mensosialisasikan empat pilar kepala semua masyarakat terutama kepada guru yang sangat penting untuk memupuk rasa nasionalisme,” kata Djasarmen Purba, SH. (dimuat di harian Tribun, Senin 09 April 2012 halaman 12).****

Rabu, 04 April 2012

Sapaan Kasih

Tema :

Pesan Ibu

Sapaan Kasih

Tema :

Kebiasan Yang Diulang

Sapaan Kasih

Tema :

Nilai Kehidupan

Selasa, 03 April 2012

Sapaan Kasih

Tema :

Rendah Hati

BERITA

Tim Kepri Ikut Lima Kategori

Perparawi Nasional 2012 Kendari

BATAM (BP) – Kontigen Peserta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Kepri bakal mengikuti lima kategori lomba dalam ajang Pesparawii Tingkat Nasional yang akan digelar di Kendari, Sulawesi Tengah, 2-9 Juli mendatang. Kontigen resmi disahkan Gubernur Kepri M sani, beberapa waktu lalu.

Ketua Tim Pesparawi Jasarmen Purba mengatakan kelima kategori yang akan diikuti timnya antara lain lomba paduan suara dewasa, anak, vocal group remaja, solis anak dan remaja.

“Saat ini kami sedang melakukan berbagai persiapan, termasuk memperbanyak latihan,” kata jasarmen purba, belum ini. Salah satu bentuk latihannya adalah turing ke gereja-gereja di Batam. Beberapa peserta yang sudah dilatih menjalani latihan menyanyi di sejumlah gereja. Selain melatih kemampuan, metode latihan ini dinilai bagus untuk persiapan mental peserta.

Jasarmen mengakui, waktu yang dimiliki tim nya tidak teralu banyak. Untuk itu dirinya harus memperketat jadwal latihan bagi para peserta yang tergabung dalam Kontigen Pesparawi Kepri 2012. “Memang kami tidak memasnag target yang tinggi. Tapi kami optimis mampu membawa pulang piala juara,” kata Jasarmen lagi.

Disampaikan, khusus untuk lomba vocal solo atau solis, baru selesai dilakukan seleksi. Hasil sekesi mentapkan seleksi. Hasil seleksi menetapkan dua orang untuk peserta kategori remaja dan dua orang untuk kategori anak. “Keempat orang yang dipilih ini, akan dilatih,” imbuhnya.

Menariknya, panitia Pesparawi juga akan menyiapkan nyanyian bernuansa lokal atau Melayu. Nyanyian ini disampaikan sesuai panitia Pesparawi Nasional. (dimuat di Harian Batam Pos, Selasa 3 April 2012 halaman 30)

BERITA

Jangan Lecehkan Suku Lain

Para Peserta dengan serius mendengarkan penjelasan SOSIALISASI 4 Pilar (Pancasila, UUD 1945, NKRI, & Bhinneka Tunggal Ika) bersama bapak Djasarmen Purba, SH .

SALAH satu Guru SMK Widya 3 Batam sedang bertanya terkait Sosialisasi 4 Pilar di SMK Widya 3 Batuaji – Batam.

ANGGOTA DPD RI asal Kepri, Djasarmen Purba, SH (Kanan) dalam sosialisasi Empat Pilar (Pancasila, UUD 1945, NKRI, & Binneka Tunggal Ika) di SMK Widya Batuaji, Sabtu (31/3) lalu.

Foto Bersama Bapak Djasarmen Purba, SH dengan Para Peserta usai Sosialisasi 4 Pilar (Pancasila, UUD 1945, NKRI, & Bhinneka Tunggal Ika).

Foto Bersama Bapak Djasarmen Purba, SH (Tengah) dengan Kepala Sekolah "Bapak Feri Suryana, S.Sn (Kiri), Para Pendidk SMK Widya 3 Batuaji usai Sosialisasi 4 Pilar (Pancasila, UUD 1945, NKRI, & Bhinneka Tunggal Ika).

Selesai acara Tanya jawab dilanjutkan dengan acara penyerahan Sertifikat 4 Pilar yang ditanda tangani langsung oleh "Bapak Kiemas" yang dibagikan langsung kepada semua peserta dan diwakili secara simbolis kepada 10 orang peserta.

BATUAJI (BP) – Kota Batam merupakan kota heterogen yang terdiri dari berbagai suku. Meskipun begitu, warga di kota ini bisa hidup berdampingan dengan harmonis. Justru jitu menjaga keharmonisan dengan tidak melecehkan suku lain.

Hal itu disampaikan anggota DPD RI asal Kepri, Djasarmen Purba, SH dalam sosialisasi empat pilar Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di SMK Widya Batuaji, Sabtu (31/3). Sosialisasi tersebut diikuti siswa, orangtua siswa dan guru.

“Penduduk Batam sebagian besar pendatang. Berbagai suku seperti Melayu, Batak, Jawa, Aceh, Padang dan suku lainnya terlihat bisa berdampingan. Ini harus kita jaga. Jangan sampai meluai hati suku lain,” kata Djasarmen Purba, SH.

Ia juga mengkritisi tindakan warga khusunya pemuda yang mencerminkan penurunan rasa nasionalisme. Menurut dia, rasa nasionalisme harus ditumbuhkan bagi anak muda sejak mengecap pendidikan di bangku sekolah.

“Sekarang ini banyak anak sekolah yang tidak mengerti dengan empat pilar itu. Padahal sejak dulu sudah banyak materi pelajaran mengenai hal tersebut, seperti Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila,” ungkap Djasarmen Purba, SH.

Batam yang berbatasan dengan Negara tetangga sanat rentan disusupi pengaruh budaya asing yang berpotensi mempengaruhi nasionalisme dan rasa cinta tanah air. Dia berharap warga bisa menyaringnya dengan nilai-nilai Pancasila dan pilar lainnya. (dimuat di Harian Batam Pos, 3 April 2012 halaman 24).****

Senin, 02 April 2012

BERITA

Bebaskan Mereka dari Kemiskinan

Djasarmen Sosialisasi 4 Pilar di SMK Widya

Djasarmen purba, SH sedang menjelaskan SOSIALISASI 4 Pilar dengan Sekolah SMK WIDYA 3 Batu Aji - BATAM kepada Seluruh Paserta.

Djasarmen purba, SH berbaur bersama Para Orang Tua Siswa, Para Guru di Sekolah SMK Widya 3 Batam sedang mengadakan SOSIALISASI.

Djasarmen Purba, SH berfoto bersama dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Batu aji "Bapak Feri Suryana, S.Sn" saat mengadakan SOSIALISASI 4 Pilar.

BERI SERTIFIKAT – Anggota DPD Djasarmen Purba, SH memberikan sertifikat kepada peserta di SMK Widya 3 Batuaji – Batam, usai mengikuti sosialisasi empat pilar di sekolah tersebut, Sabtu (31/3). Dalam sosialisasi itu para guru mengajukan pertanyaan kritis terkait persoalan yang terjadi di tanah air.

SALAH satu Guru SMK Widya 3 Batam sedang bertanya terkait Sosialisasi di SMK Widya 3 Batuaji – Batam.

Para Peserta dengan serius mendengarkan penjelasan SOSIALISASI 4 Pilar bersama bapak Djasarmen Purba, SH .

BATAM, TRIBUN – untuk lebih menanamkan rasa nasionalisme, Anggota DPD-RI asal Kepri, Djasarmen Purba, SH melakukan sosialisasi empat pilar ke para guru SMK Widya 3 Batam di Batuaji, Sabtu (31/3). Dalam sosialisasi itu, para guru memberi pertanyaan yang kritis terkait rasa nasionalisme yang mulai memutar belakangan.

Dalam sesi tanya jawab Agustin Situmorang (Guru SMK Widya 3 Batam) mengatakan semua pernah mendengar bahwa Aceh & Papua pernah berniat melepaskan diri dri NKRI. Seperti apa penyelesaian dan solusinya. Mendengar itu Djasarmen Purba, SH mengatakan untuk menyelesaikan yang bebaskan mereka dari kemiskinan. Masalah ekonomi yang paling utama disana dan itu alasan yang sangat krusial mengapa mereka meminta keluar dari NKRI.

Heri Syaputra, Murid SMK Widya 3 Batam menayakan penyebab kenaikan BBM. Djasarmen Purba, SH menyebutkan bahwa rencana kenaikan BBM apabila jadi dinaikkan akan berpengaruh terhadap APBN. Jika minyak stabil maka APBN juga Normal. Tetapi jika harga minyak naik maka ada dua pendapat pemerintah untuk menanganinya, salah satunya pasal 7 ayat 6 yang mana perlu mengadakan perimbangan supaya tidak memberatkan masyarakat.

Dalam rilis yang dikirim, Djasarmen Purba, SH mengatakan sebagai anggota DPD, pihaknya berkewajiban mensosialisasikan empat pilar kepada semua masyarakat terutama kepada guru yang mengajar siswa di sekolah. “Ini sangat penting untuk memupuk rasa nasionalisme,” kata Djasarmen Purba, SH.

Sosialisasi itu dihadiri sebanyak 150 orang guru dan staf SMK Widya 3 Batam. Empat pilar yang disosialisasikan adalah Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam sosialisasi itu disebutkan sertifikat secara simbolis yang ditekan Ketua MPR Taufik Kiemas.

Para guru banyak mengajukan pertanyaan terkait persoalan yang terjadi dimasyarakat, baik itu masalah buku pendidikan kewarganegaraan (PKN) yang dinilai materinya kurang mendalam dan dampak sosial lainnya. (dimuat di harian Tribun, Senin 02 April 2012).****