Senator: Ekonomi Batam Butuh Pengalihan Industri Unggulan

 "Kita sangat mengunggulkan galangan kapal. Dulu, jalan ke Tanjunguncang (kawasan industri galangan kapal) sulit. Sekarang tidak lagi. Maka perlu unggulan lain di Batam," kata Jasarmen Purba.

Anggota Komite II DPD RI, Jasarmen Purba menyatakan untuk menghidupkan kembali ekonomi di Kota Batam, dibutuhkan peralihan industri unggulan, dari galangan kapal dan manufaktur ke bidang lainnya.

"Kita sangat mengunggulkan galangan kapal. Dulu, jalan ke Tanjunguncang (kawasan industri galangan kapal) sulit. Sekarang tidak lagi. Maka perlu unggulan lain di Batam," kata Jasarmen Purba di Kota Batam, Kepulauan Riau, Rabu.

Komite II DPD RI sudah berulang kali melakukan kunjungan kerja dan rapat dengar pendapat untuk menggali masalah yang dihadapi sehingga kota itu mengalami pelemahan ekonomi yang fatal.

Batam, Kepri yang diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia, justru mengalami pertumbuhan ekonomi terburuk ke-2 di Indonesia, atau nomor 33 dari 34 provinsi.

Menurut Jasarmen, selain sektor unggulan yang sedang jatuh, penurunan ekonomi Batam juga disebabkan perekonomian global yang juga menurun dan perselisihan antara Pemkot dan Badan Pengusahaan Kawasan Batam yang tidak kunjung usai.

"Kami sudah berusaha mendamaikan," kata dia.

Ia melihat, terdapat tiga unggulan ekonomi yang masih bisa digali di Batam, untuk meningkatkan perekonomian, yaitu pengembangan Kawasan Bandara Hang Nadim Batam, sektor pelabuhan dan sektor perikanan.

Bandara Hang Nadim Batam kini dikembangkan menjadi lokasi industri, terutama untuk perbaikan dan perawatan pesawat.

"Kami sudah tiga kali melakukan kunjungan ke sana. Di sana ada lahan banyak yang siap untuk industri," kata dia.

Saat ini, manajemen Bandara Hang Nadim telah menjalin nota kesepahaman dengan Grup Lion dan GMF untuk pengembangan MRO.

"Alangkah baik, MoU tidak hanya nasional tapi juga internasional. Ini harus diperjuangkan," kata senator daerah pemilihan Kepri itu.

Ia optimis, bila kawasan industri Bandara Hang Nadim dikembangkan, maka dapat menyerap puluhan ribu tenaga kerja. Berimbang dengan jumlah tenaga kerja yang berhenti dari industri galangan kapal.

Lalu, keunggulan kedua, yaitu dengan meningkatkan pelabuhan.

Saat ini, Singapura yang hanya berjarak sekitar 40 menit dari Batam mampu melayani jutaan TEUs kargo. Sedangkan Batam, 1 juta TEUs saja tidak sampai.

Menurut dia, pelabuhan kargo utama di Batuampar memang terkendala adanya pipa gas, sehingga kapasitas pelabuhan sulit ditambah. Karenanya perlu ada pelabuhan lain untuk menyerap kapal-kapal limpahan dari Singapura, sesuai dengan Teori Balon milik BJ Habibie.

"Cari tempat yang lebih baik. Apa salahnya bila ini dilaksanakan. Kita menerima limpahan dari singapura," kata dia.

Dan potensi yang keempat adalah memanfaatkan kekayaan laut, terutama di Natuna dan Kepulauan Anambas, Kepri.

Ketua Timja RUU Perkelapasawitan DPD RI Minta Dibuatkan UU Leks Spesialis

Posted By: Uploader

Posted date: September 15, 2017

JAKARTA, beritalima.com – Rapat Koordinasi DPD RI terkait RUU tentang Perkelapasawitan di Badan Legialatif DPR RI, Djasarmen Purba Ketua Timja RUU Perkelapasawitan di Komite II DPD RI, menyatakan bahwa DPD RI perlu memberikan pandangan dan pendapat karena masih ada beberapa hal yang masih perlu disempurnakan draft dan konsep yang dibuat oleh DPR RI.

Pandangan pertama adalah, agar dibatasi penyediaan lahan untuk seluruhnya baik yang dimiliki BUMN, perusahaan asing, Koperasi dan lain sebagainya. Sementara dalam draft disebutkan kecuali BUMN dan perusahaan asing. Namun dijelaskan Djasarmen Purba mengenai kata kecuali dianggap tidak seimbang, oleh karena itu menurutnya harus disamakan dan tidak boleh ada keistimewahan.

Kedua menganggap penting bahwa RUU Perkelapasawitan harus didukung bagaimana Indonesia bisa bertahan terhadap opini – opini menjelekkan bahwa CPO yang dihasilkan kelapa sawit dianggapnya tidak baik dan kurang bagus sehingga membuat pembeli – pembeli mengalihkan perhatiannya kepada produk lain.

“Jadi itu sebetulnya kampanye jelek atau black campign bahwa kelapa sawit merupakan kumpulan tanaman – tanaman flora dan fauna sehingga disebut kehutanan. Jadi tidak ada masalah,” tandas Djasarmen Purba, Senator asal Provinsi Kepri, Kamis (14/9/2017) di ruang Baleg DPR RI.

Ketiga mengharapkan bahwa dalam draft RUU Perkelapasawitan mengenai plasma dengan inti, ia meminta kepada Firman Subagio, Pimpinan Rapat Koordinasi DPD RI tentang RUU Perkelapasawitan, agar langsung dibuatkan undang – undang agar jelas yang dimaksud untuk kepentingan petani, dan berapa yang dihasilkan oleh perusahaan.

“Pertama kalau menunggu Peraturan Pemerintah bisa lama terbitnya, dan kedua isi PP nantinya bisa berbeda dengan undang – undang. Gambarannya seperti itu, sehingga kita dukung sepenuhnya terhadap RUU Perkelapasawitan dalam rangka menjadi proyek unggulan, karena kita sudah nomor satu di dunia untuk ekspor dan sudah mengalahkan Malaysia,” tandas Senator asal Kepri yang duduk di Komite II DPD RI.

Lebih lanjut dikatakan Djasarmen Purba, Malaysia sendiri sudah memiliki UU Perkelapasawitan, sedangkan Indonesia pun harus memiliki. Dan diminta Anggota Komite II DPD RI, jangan sampai terbitnya UU Perkelapasawitan ini, justru yang diterima Rp300 triliun malah merosot.

“Jadi itu tidak boleh, jadi ini semacam kajian dan benar – benar untuk mengangkat perkelapasawitan sendiribajwa dari Rp300 triliun, bisa jadi dua kali lipat,” terangnya.

Ia pun kepada pimpinan Rakor, agar RUU ini menjadi UU Leks Spesialis dan mengantisipasi tumpang tindih hingga bisa terhindari. Oleh karena itu menurutnya manakala sudah ada kajian berarti sudah ada analisa yang matang.

“UU perkebunan, UU Lingkungan, dan UU perdagangan dan tidak perlu lagi dimasukan dalam draft RUU Perkelapasawitan. Kecuali yang belum ada baru bisa dimasukan dalam draft,” jelasnya.

Lebih jauh, diungkapkan Djasarmen Purba, perlu mempertanyakan bahwa pembentukkan lembaga menjadi satu pertanyaan karena lembaga itu dari sisi efesiensi bisa menambah biaya. Kemudian lembaga ini secara otomatis ada penambahan lembaga sayangnya dalam pemerintahan Jokowi tidak menyetujui karena dianggap tidak pas.

“Nanti setelah terealisasi, RUU Perkelapasawitan ini tetap dijalankan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” imbuhnya. dedy mulyadi

Bona Taon Sumbayak 2017