Anggota Tim Kerja Asap Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) Djasarmen Purba mendesak pemerintah untuk menindak
pelaku penyebab kebakaran hutan.
Djasarmen juga mendukung upaya
DPR membentuk panitia khusus (pansus) asap untuk mencari penyebab kebakaran
hutan.
"Pemerintah harus kerja
sama dengan DPR untuk membentuk Pansus Asap. Pansus harus kerja keras dan cepat
untuk hasilkan rekomendasi," kata Purba dalam Dialog Kenegaraan bertajuk
Menanti Akhir Drama Kabut Asap di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (28/10/2015).
Djasarmen Purba menuturkan,
selama ini negara telah melakukan pembiaran terhadap sejumlah perusahaan
pembakar lahan.
Menurut dia, pelaku kejahatan
lingkungan dibiarkan keluar masuk ke Indonesia dan mengendalikan bisnis
perkebunannya dari Singapura.
Oleh karena itu, dia
meminta pemerintah segera menandatangani perjanjian ekstradisi dengan
pemerintah negara tetangga yang menjadi tempat pelarian para pelaku kejahatan
lingkungan di Indonesia.
"Ada mafia pelaku
kejahatan lingkungan melarikan diri ke Singapura. Perjanjian ekstradisi antara
Indonesia dan Singapura untuk memulangkan aktor kejahatan lingkungan harus
dilakukan," kata Purba.
